KEMENTERIAN ATR/BPN WHISTLEBLOWER SYSTEM

Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan oleh seseorang yang Anda kenal?

Untuk Anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap, karena kebetulan Anda mengenal pelaku, misal atasan atau teman kerja, Anda dapat menggunakan sistem ini.

Anda dapat melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang kepada bagian Pengawasan Internal di tempat Anda bekerja. Tidak perlu takut identitas Anda akan terungkap karena KPK akan menjamin identitas Anda. Jadilah whisleblower bagi KEMENTERIAN ATR/BPN!

Registrasi

Jika ingin membuat pengaduan dugaan
tindak pidana korupsi untuk pertama kali,
silahkan daftar disini :

Sudah punya akun ? Login

myimage

Whistleblower

Frequently Asked Questions

Sekilas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan; 
  2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
  6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 


Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Tata Ruang;
  3. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
  4. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
  5. Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
  6. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
  7. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
  8. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
  9. Inspektorat Jenderal;
  10. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;
  11. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; 
  12. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
  13. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan; dan
  14. Staff Ahli Bidang Teknologi Informasi.


Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
  2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan;
  3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;
  4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana Tata Ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulai kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; 
  5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
  6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;
  7. perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
  8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
  9. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
  10. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  11. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
  12. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Apa itu whistleblower?

Seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut

Apakah kami menjaga kerahasiaan data anda?

Sistem ini secara teknis menjaga anonimitas Anda. Agar lebih menjamin Kerahasiaan,
perhatikan hal-hal yang berikut ini:

  • Tidak mengisi data pribadi atau informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda, seperti nama Anda atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku.
  • Hindari penggunaan Komputer kantor Anda jika Pengaduan yang akan Anda berikan melibatkan pihak-pihak di dalam kantor Anda.


Sistem akan merahasiakan informasi pribadi Anda sebagai whistleblower,
Sistem hanya fokus pada kasus yang dilaporkan.